https://lanpha.online/ https://bolangcai.site/ https://crotdalam.online/

Kemendagri Gandeng BPJS Optimalkan Implementasi Program Di Daerah

Kemendagri Gandeng BPJS Optimalkan Implementasi Program Di Daerah

Kemendagri Gandeng BPJS Optimalkan Implementasi Program Di Daerah

Tak ada komentar pada Kemendagri Gandeng BPJS Optimalkan Implementasi Program Di Daerah

Kementerian Dalam Negeri menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya mengoptimalkan implementasi kerjasama program jaminan sosial di seluruh daerah.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Mou) antara ketiga pihak yaitu Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya dan Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Tumenggung mewakili Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (6/11).

Dalam nota kesepahaman tersebut Mendagri memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di seluruh Indonesia.

Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam implementasi program jaminan sosial di lapangan.

Diakui bahwa pelaksanaan program di daerah masih belum optimal. “Dengan upaya ini diharapkan terwujudnya kesepahaman dan optimalisasi peran daerah dalam menyelenggarakan jaminan sosial,” kata Yuswandi A Tumenggung.

Menurutnya, Nota Kesepahaman ini juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

“Program jaminan sosial merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan Kemendagri mendukung sepenuhnya penyelenggaraan jaminan sosial dan  implementasinya di daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota diimbau untuk memerintahkan Kepala Badan, kantor atau unit PTSP di daerahnya masing-masing untuk meminta para pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan agar mengurus keikutsertaan BPJS dan menyediakan sarana dan prasarana untuk informasi dan sosialisasi program BPJS serta menyediakan data dan informasi terkait sesuai dengan kebutuhan BPJS.

“Pelaksanaan ini jangan ditafsirkan semata-mata hanya  sebagai implementasi penyelenggaraan program negara, tetapi juga untuk memperlihatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi rakyatnya dengan jaminan sosial,” ujarnya.

Saat ini kelembagaan PTSP sudah terbentuk di  34 provinsi  dan sudah ada 372 kelembagaan PTSP di kabupaten, juga 92 kelembagaan PTSP di kota. Sementara untuk Paten saat ini sudah ada 28 provinsi yang telah membentuk kelembagaan Paten, sedangkan dari 514 kabupaten/kota sudah ada 144 yang telah membentuk Paten juga 1.482 kecamatan.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris berharap, dengan nota kesepahaman ini, kedepannya persyaratan kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan dapat difasilitasi di PTSP ataupun Paten.

Sumber infopublik.id, Sabtu 07 November 2015

Leave a comment



Back to Top

https://slot88.sister.bem.sinus.ac.id/