Kabupaten Siak berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 (empat) tahun berturut-turut dalam mengelola keuangan daerah dari BPK Perwakilan Riau. Prestasi yang diraih Siak itu menjadi motor penggerak bagi daerah lain, sehingga upaya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu dapat terwujud di semua kabupaten/kota di Provinsi Riau.

“Kita ingin prestasi yang diraih Siak dalam mengelola keuangan daerah ini bisa ditularkan kepada semua kabupaten/kota di Riau. Kendati demikian, kita sadari juga bahwa tidak ada jaminan pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP itu bebas dari praktek-praktek KKN,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Drs H Tengku Said Hamzah melalui Asisten Administrasi Umum H Jamaluddin saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015 di Hotel Grand Mempura, Siak, Rabu (10/6/2015).

Rakor kabupaten/kota wilayah II yang ditaja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Riau itu diikuti sebanyak 80 peserta yang terdiri dari utusan kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Agar praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu tidak terjadi, lanjut Jamal, kualitas pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal sebagai salah satu alat untuk melakukan pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya praktek-praktek penyimpangan harus terus ditingkatkan.

Jamal mencontohkan terkait pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Untuk menghindari terjadinya kesalahan, pemerintah daerah telah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dapat memberikan hibah dan bantuan sosial kepada pihak ketiga.

“Selama ini masih ditemukan berbagai persoalan, antara lain kurang bersinerginya program pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, belum tertibnya pelaksanaan penerimaan dan belanja hibah, kurangnya daya serap anggaran, sehingga ada yang berdampak pada persoalan hukum,” jelasnya.

Bagi masyarakat, lanjut Jamal, semakin banyak bantuan sosial yang diberikan, maka pemimpin daerah tersebut dianggap baik dan berjasa. Namun, dalam pengelolaan keuangan daerah semakin sedikit bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakat maka pengelolaan keuangan daerah tersebut dianggap baik. “Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Jamal.

“Kita berharap, dengan adanya rakor ini akan terwujud persamaan persepsi dan sinergi antara Pemprov dengan Pemkab dan Pemko dalam pengelolaan dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang transparansi dan akuntabel,” pungkasnya.

Panitia Penyelenggaraan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah Evayanti dalam laporannya mengatakan maksud kegiatan ini untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan dana bantuan keuangan, hibah dan bansos guna menunjang pembangunan Provinsi Riau secara terintegritas dengan menerapkan akuntansi berbasis aktual.

Peserta terdiri dari Unsur TAPD Pemerintah Provinsi Riau, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Siak dan Kota Pekanbaru), SKPD terkait di Kabupaten Siak, Ketua dan Sekretaris Badan Anggaran DPRD kabupaten/kota terkait.

Sumber goriau.com, Kamis 11 Juni 2015