Kerja sama Pemerintah Daerah dengan lintas sektoral berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 19 persen di Kabupaten Siak, pada Tahun 2021. Sebelumnya, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2019, prevalensi stunting Kabupaten Siak adalah 27,79 persen. Lalu turun menjadi 19 persen berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di Tahun 2021, dibawah Nasional sebesar 24,4 persen dan Provinsi Riau sebesar 22,3 persen.

Puskesmas punya peranan penting dalam pencegahan stunting. Kemampuan mapping kasus stunting yang ada di wilayah kerjanya, dilanjutkan dengan rencana aksi penanganan stunting yang terintegrasi  dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga kampung/kelurahan juga sangat menentukan.

Pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dalam penanganan stunting di di Kabupaten Siak melibatkan kader (Posyandu, KPM maupun PKK), bidan, dokter serta melibatkan kerjasama antar fasilitas kesehatan. Penguatan sistem rujukan berjenjang, diawali dari posyandu, puskesmas hingga rumah sakit .Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan secara teknis dan selaku penanggung jawab gizi spesifik, namun juga menjadi tanggungjawab dari Perangkat Daerah  yang termasuk dalam penanggung jawab gizi sensitif (Bappeda, Dinas PU Tarukim, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, DP3AKB)